Kasus Penggelapan Pajak Dana Desa, Sambudi Minta Usut Tuntas

KAB. CIREBON - Ketua Ormas BMI Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Cirebon H. Sambudi kembali mempertanyakan kasus penggelapan pajak dana Desa yang tahun lalu sempat menghebohkan Kabupaten Cirebon yang mengakibatkan kerugian Negara puluhan milyar yang di anggapnya mandeg tidak ada kejelasan perkembangan kasusnya. Selasa (15/11/2022).

Hal tersebut di ungkapkannya di kediamannya di Desa Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, menurutnya cukup ganjil dalam penanganan kasus tersebut karena sampai saat ini kasus tersebut di anggap olehnya tidak ada perubahan signifikan siapakah aktor intelektual di balik semua itu.

Baca juga: SMSI Kab. Bekasi Dukung SMSI Karawang Desak Bupati Celica Pecat Oknum PNS Penganiaya Dua Jurnalis

"Setelah satu tahun penanganan kasus penipuan pajak dana Desa yang telah merugikan Negara dan sampai saat ini belum juga ada hasilnya, maka kami meminta kejelasan dan ketegasan kejaksaan yang telah menyidik kasus tersebut. Kasus penggelapan pajak dana Desa yang dilakukan oleh oknum pendamping Desa dengan cara memberikan iming-iming cashback kepada oknum Kuwu adalah perbuatan yang tidak bisa dianggap biasa. Ini merupakan kasus yang sangat merusak tatanan pemerintahan Desa. Tetapi, kasus yang tergolong berat ini kok sampai sekarang belum ada hasilnya, " ungkap Sambudi.

"Kasus ini saya anggap berat karena yang melakukan adalah oknum pendamping Desa dan telah merugikan milyaran rupiah uang negara. Pendamping Desa itu kan seharusnya mempunyai komitmen meningkatkan SDM pemerintah Desa, bukan malah ikut mengeruk dana Desa dengan cara menggelapkan uang pajak. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, milyaran rupiah dari ratusan Desa, " sambungnya.

Baca juga: Kapolri: Hadapi Lonjakan Covid-19 Masyarakatat Tidak Perlu Panik Laksanakan Saja Prokes dan Vaksinasi

"Bukan hanya itu, saya menduga oknum pendamping Desa yang terlibat adalah orang-orang yang berafiliasi pada PKB dan turut menyumbang peningkatan suara PKB di pemilu 2019 kemarin. Ada juga pendamping Desa yang nyaleg tahun 2019 melalui PKB. Saya menduga, pendamping Desa dikondisikan secara TMS untuk pemenangan PKB, " tambahnya.

"Hadirnya kepala kejaksaan yang baru, saya sangat berharap agar kasus tersebut segera ada peningkatan. Korupsi tidak berdiri sendiri, pasti punya rantai. Kami sangat mengapresiasi kejaksaan apabila berhasil mengungkap rantai korupsi pajak dana Desa, " harapannya.

Baca juga: Komisi C DPRD Mimika Soroti Tagihan Kontainer Pelabuhan Nusantara Poumako Timika

"Hargailah masyarakat yang masih menghormati aparat penegak hukum, karena jika masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada penegak hukum, maka jangan kaget kalau ada gerakan-gerakan yang masif terhadap proses2 hukum yang dimain-mainkan, " tutupnya. (Sen/Bekti)